Pemerintah Indonesia berniat mempermudah jalan investor dalam urusan sewa tanah melalui UU Cipta Kerja. Kabar baik atau kabar buruk?
Pasal-pasal baru di dalam UU Cipta Kerja menghapus sejumlah kewenangan Pemerintah Daerah (Pemda) baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam mengatur tata ruang. Peraturan tersebut dinilai berbahaya dan bisa merusak lingkungan.
Dalam Undang-Undang (UU) Cipta Kerja, terdapat aturan kalau warga asing bisa mendapatkan hak milik untuk pembangunan rumah susun atau apartemen. Hmm, kabar baik atau buruk, ya?
Omnibus Law UU Cipta Kerja baru saja resmi menjadi Undang-Undang sah di mata hukum. Keputusan DPR ini mengundang banyak kontroversi, termasuk di bidang properti.
RUU Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan oleh pemerintah. Di dalamnya, ada program yang akan mempengaruhi sektor pertanahan, yakni pembentukan bank tanah. Kira-kira, apa fungsi dan perannya ya, Sahabat 99?
Pemerintah tengah menggodok rencana untuk menjadikan Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law sebagai solusi atasi masalah ekonomi pascapandemi corona.
