Pernah mendengar sistem ekonomi Pancasila? Jika sudah, tetapi masih belum paham, simak saja beragam seluk beluk terkait hal ini di sini!
Sistem ekonomi Pancasila adalah gagasan yang muncul pada tahun 1967 dalam artikel Dr. Emil Salim.
Istilah ini sebenarnya bukan gagasan milik Emil Salim, tetapi dibuat oleh Mubyarto pada tahun 1966.
Dari gagasan tersebut, sistem ini berkembang dan kini mulai diperkenalkan ke pelajar dan mahasiswa Indonesia.
Yuk, simak penjelasan selengkapnya terkait istilah yang satu ini!
Pengertian Sistem Ekonomi Pancasila
sumber: istock
Sistem ekonomi Pancasila adalah konsep kebijakan ekonomi yang mengalami pergerakan seperti bandul jam, yakni dari kanan dan kiri, hingga mencapai titik keseimbangan.
Kebijakan ekonomi yang bergerak ke kanan berarti sistem sedang bebas mengikuti aturan pasar.
Sementara itu, ketika sistem bergerak ke kiri, berarti ada intervensi pemerintah dalam bentuk perencanaan sentral.
Dalam buku Pancasila dan Tokoh Pahlawan Indonesia (2020), sistem ekonomi Pancasila adalah sistem perekonomian yang didasarkan pada lima sila Pancasila.
Bisa juga disimpulkan bahwa sistem ini termasuk sistem ekonomi pasar yang dikendalikan oleh pemerintah atau “ekonomi pasar terkendali”.
Di sisi lain, menurut buku Bangkitlah Pancasila!! (2014), sistem ini dibangun dalam konsep kekeluargaan yang didukung semangat gotong royong.
Hal ini membuat ekonomi tidak hanya berfokus pada pembangunan ekonomi dalam satu wilayah, tetapi demi kesejahteraan seluruh Indonesia.
Prinsip Sistem Ekonomi Pancasila
Ada lima prinsip dasar SEP, yakni:
1. Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat
Mewujudkan kesejahteraan sosial yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Keseimbangan antara Pembangunan Ekonomi dan Sosial
Mengutamakan pembangunan ekonomi yang selaras dengan pembangunan sosial agar masyarakat dapat menikmati manfaat dari ekonomi.
3. Gotong Royong
Bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama.
4. Kesejahteraan Bersama
Memperjuangkan kesejahteraan semua masyarakat Indonesia, bukan yang berada di daerah tertentu saja.
5. Pemerintah Berperan sebagai Fasilitator
Menempatkan pemerintah sebagai fasilitator yang menjamin kesejahteraan sosial dan ekonomi bagi masyarakat, tidak sebagai pemilik dari sumber daya ekonomi.
Contoh Sistem Ekonomi Pancasila
sumber: istock
Menurut Prof. Mubyarto, sistem ekonomi Pancasila dapat kamu temukan praktiknya di ekonomi pedesaan, rakyat, koperasi, daerah, dan kekeluargaan.
Namun, penulisan terkait sistem ini masih sangat sedikit dan lebih berfokus pada kelemahan dan kegagalannya saja.
Padahal, ada banyak kisah sukses dari koperasi, usaha kecil dan mikro, usaha kekeluargaan, dan perkembangan ekonomi daerah.
Kisah sukses tersebut perlu ditulis sebagai bahan ilmu dan diperlukan sebagai penilaian kinerja prestasi seperti ISO dalam perusahaan swasta dan BUMN.
Ciri Sistem Ekonomi Pancasila
Berdasarkan pendapat dari Sri Edi Suwarsono, berikut adalah ciri-ciri dari ekonomi Pancasila:
1. Pentingnya Peran Negara
Ciri sistem ekonomi Pancasila pertama adalah pentingnya peran negara dalam mengatur ekonomi.
Di sistem ini, negara dan swasta dalam usaha harus tumbuh dan berkembang secara berdampingan dan saling mendukung ke arah ekonomi yang lebih baik.
2. Sistem Ekonomi Berdasarkan Asas Kekeluargaan
Sistem ekonomi tidak didominasi oleh pemodal atau buruh, tetapi berdasarkan asas kekeluargaan dan keakraban hubungan manusia.
3. Masyarakat Memegang Peranan Penting
Usaha ekonomi produksi dilakukan oleh pimpinan dan diawasi oleh seluruh masyarakat Indonesia.
4. Negara Menguasai Hajat Hidup Orang
Sumber daya alam yang dibutuhkan orang banyak, seperti bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai mutlak oleh negara.
Kelebihan dan Kekurangan Sistem Ekonomi Pancasila
sumber: istock
Kelebihan Menggunakan Ekonomi Pancasila
- Bebas dalam berkreasi dan berinovasi sehingga warga bisa mendapatkan kebebasan untuk membentuk dan menjalankan usahanya sendiri selama tidak mengganggu kepentingan negara.
- Ditujukan dan diutamakan untuk kepentingan masyarakat luas.
- Pengelolaan kegiatan ekonomi dilakukan bersama untuk kepentingan bersama.
- Negara mengaku hak individu selama tidak bertentangan dengan hajat hidup orang banyak.
Kekurangan Menggunakan Ekonomi Pancasila
- Perekonomian jadi kurang efisien karena menganut asas demokrasi yang membutuhkan waktu, tenaga, dan kemufakatan.
- Proses pengambilan keputusan berjalan lambat karena menunggu kemufakatan bersama terlebih dahulu.
- Dominasi negara bisa meredam kreativitas dan inovasi masyarakat.
***
Semoga membantu, Property People!
Jangan lewatkan ulasan lainnya hanya di Google News Berita 99.co Indonesia.
Kamu sedang cari hunian cantik di Bekasi? Segera kunjungi www.99.co/id untuk menemukan rumah sesuai budget.
Booking sekarang juga dan dapatkan promo menarik yang bikin beli properti jadi #segampangitu.
