Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat bahwa angka kemiskinan di Jawa Barat masih ekstrem termasuk masih adanya Rumah Tidak Layak Huni.
Dari sejumlah wilayah, salah satu yang menjadi pusat perhatian oleh PUPR adalah Kabupaten Kuningan.
Kementerian PUPR pun akan turut serta mengentaskan kemiskinan ekstrem di wilayah tersebut.
Hal itu diungkap Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) Kementerian PUPR Rachman Arief Dienaputra.
Melansir Kompas.com, dia mengatakan bahwa saat ini terdapat lima wilayah di Kab. Kuningan yang belum bebas kemiskinan ekstrem.
Kelima daerah tersebut adalah Kecmatan Cidahu, Kecamatan Kalimanggis, Kecamatan Cimahi, Kecamatan Cibingin, dan Kecamatan Darma.
“Pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, dan di Indonesia pada umumnya tidak hanya dilaksanakan oleh Kementerian PUPR, tapi juga melibatkan kementerian atau lembaga lain, sektor swasta, dan masyarakat,” katanya.
Menurut situs inews.id, angka kemiskinan di Jabar secara keseluruhan meningkat 9,7 persen di tahun 2021.
Rumah Tidak Layak Huni
radarbogor.id
Untuk mengentaskan kemiskinan termasuk penyediaan rumah layak huni, PUPR memiliki sejumlah program.
Di antaranya Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan Program Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM).
Masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan ini berasal dari pendataan keluarga BKKBN.
Pembangunan rumah layak huni melalui Program BSPS diharapkan membantu masyarakat.
Hal ini diungkap Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Perumahan (SSPP) Dirjen Perumahan Kementerian PUPR Edward Abdurrahman.
“Kementerian PUPR menyalurkan Program BSPS dengan nilai bantuan Rp20 juta untuk bedah rumah masyarakat yang tidak layak huni. Kami berharap dukungan pemda dan masyarakat agar pelaksanaan program ini dapat terlaksana dengan baik di lapangan,” kata Edward.
Jumlah RTLH yang Mendapat Bantuan
Data Ditjen Perumahan Kementerian PUPR mencatat bahwa terdapat 17.307 unit RTLH di Jabar yang mendapat bantuan bedah rumah di 2021.
Angka tersebut berada di 15 kabupaten dan kota.
Adapun jumlah alokasi Program BSPS berasal dari APBN sebanyak 12.307 unit dan sisanya dari National Affordable Housing Program (NAHP) dari Bank Dunia.
Bupati Kuningan Acep Purnama menyatakan bahwa data Pemda mencatat angka kemiskinan di Kabupaten Kuningan meningkat jadi 12,82 persen setelah pandemi Covid-19.
Angka itu setara dengan 139.000 kepala keluarga (KK).
Sementara itu, Rachman Arief Dienaputra mengatakan bahwa lokasi-lokasi kemiskinan ekstrem tidak hanya di kawasan perkotaan.
Dia berharap jumlah kemiskinan ekstrem di Indonesia dapat nol persen pada 2024.
***
Semoga bermanfaat, Sahabat 99.
Jangan lupa, kunjungi Berita 99.co Indonesia untuk menemukan informasi seputar properti.
Cek juga rumah impianmu hanya di www.99.co/id!
