Ketidakjelasan proyek normalisasi sungai di Jakarta di era kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan mendapat perhatian dari sejumlah pihak.
Untuk kamu ketahui, proyek normalisasi, khususnya Sungai Ciliwung, mempunyai latar belakang dari peristiwa Jakarta yang terendam banjir pada 2012 silam.
Kala itu, Fauzi Bowo yang menjabat selaku Gubernur DKI menganggap perlunya penambahan kapasitas angkut aliran sungai.
Alasannya, agar air tidak meluber ke tempat lain.
Setelahnya, program normalisasi Ciliwung dikerjakan oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR dan Pemprov DKI Jakarta.
Usai ide tersebut, normalisasi Sungai Ciliwung pun dikerjakan oleh Joko Widodo yang kala itu naik menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Kemudian, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok melanjutkannya pada 2014.
Melansir megapolitan.kompas.com, proyek tersebut kini mandek dan digantikan program-program penanganan banjir lainnya oleh Anies Baswedan.
Keseriusan Pemprov DKI Jakarta Dipertanyakan
sumber: cnnindonesia.com
Masih menurut sumber yang sama, Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah, yang membidangi pembangunan Jakarta mempertanyakan keseriusan Pemprov DKI Jakarta di era Anies.
Apalagi, Komisi D berkali-kali meloloskan anggaran untuk pembebasan lahan normalisasi.
Namun, eksekusinya tidak sesuai harapan dan anggaran APBD 2021 senilai Rp1 triliun pun mesti dikembalikan karena proyek urung terlaksana.
Tahun ini, Pemprov DKI Jakarta menganggarkan Rp850 miliar untuk pembebasan lahan.
Di balik itu, Ida heran karena pada masa kepemimpinan Gubernur Jokowi dan Ahok, pembebasan lahan bisa berjalan.
Akan tetapi, di era Anies, lahan tak kunjung dibebaskan dan mengakibatkan normalisasi mandek.
“Pemprov yang dulu bisa kok di tempat yang rawan yang kata orang enggak bisa dibongkar,” ucap Ida pada Desember 2021, dikutip megapolitan.kompas.com.
Anies Baswedan Sering Salahkan Curah Hujan?
sumber: mediaindonesia.com
Pada 19 Januari 2022, Anies Baswedan menyebut jika banjir Jakarta disebabkan oleh curah hujan tinggi yang mencapai 150 milimeter.
Maka dari itu, ia mengatakan wajar terjadi banjir lantaran kapasitas drainase Jakarta berkisar antara 5 hingga 100 milimeter.
“Bila terjadi hujan di atas 100 mm per hari, pasti akan terjadi genangan banjir di Jakarta,” tutur Anies.
Apa yang diucapkan Anies sering kali mendapat perhatian pengamat.
Yayat Supriyatna, misalnya, pengamat tata kota Universitas Trisakti tersebut menilai cara Anies menargetkan banjir Jakarta terjadi jika hujan ekstrem adalah salah.
Menurutnya, Jakarta mempunyai peluang untuk menghindari banjir bila drainase di tengah-tengah ibu kota bisa diperluas kapasitasnya.
Sementara di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta lewat Dinas SDA membantah pihaknya di bawah kepemimpinan Anies tidak mengerjakan program penanganan banjir normalisasi.
Dudi Gardesi, Sekretaris Dinas SDA DKI Jakarta mengatakan jika upaya saat ini dijalankan Pemprov DKI seperti gerebek lumpur hingga pembuatan waduk mempunyai esensi yang sama dengan normalisasi.
“Kenapa harus dibeda-bedain? Kan, sama, istilahnya aja yang dipakai seperti apa gitu loh. Bentuknya, kan pembangunan, konstruksi semua,” tutur Dudi.
***
Semoga informasinya bermanfaat ya.
Baca ulasan teranyar lewat Berita 99.co Indonesia.
Sedang mencari rumah nyaman seperti Golden Hills?
Kunjungi 99.co/id dan rumah123.com untuk menemukan pilihan hunian ideal terbaik, karena kami selalu #AdaBuatKamu.
