Selama menjabat sebagai presiden, Joko Widodo kerap berselisih dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penasaran apa penyebabnya? Yuk, simak daftar perseteruan Jokowi vs DPR paling menghebohkan berikut ini!
Konflik ini sebenarnya paling terlihat pada tahun 2014 silam.
Kala itu DPR sampai mengajukan hak interpelasi atau hak bertanya atas keputusan yang presiden buat.
Lalu, sekitar setahun yang lalu kembali terjadi perbedaan pendapat antara Jokowi vs DPR.
Untuk lebih jelasnya, berikut sejumlah perseteruannya di bawah ini!
3 Perseteruan Jokowi vs DPR Paling Menghebohkan
1. Kasus Kenaikan Harga BBM
Sumber: okezone.com
Pada tahun 2014 lalu, Jokowi sempat menaikkan harga bahan bakar minyak subsidi.
Saat itu harga Premium naik dari Rp6.500,- menjadi Rp8.500,- per liter dan solar naik dari Rp5.500,- menjadi Rp7.500,- per liter.
Padahal, di waktu yang sama, semua negara tengah mengalami euforia penurunan harga minyak dunia.
Harganya berada di bawah $105 atau setara Rp1,5 juta, tidak memenuhi syarat untuk menaikkan harga BBM nasional.
Oleh sebab itu, tindakan pemerintah tentu menjadi hal yang aneh serta tidak sesuai dengan panduan dalam UU APBN.
Hal ini kemudian mendorong DPR untuk mengajukan hak interpelasi atau hak bertanya kepada Jokowi.
Sebanyak 18 anggota telah menyatakan kesediaannya untuk mendukung rencana tersebut.
2. Larangan Menteri Bertemu DPR
Buntut dari wacana pengajuan hak interpelasi adalah Jokowi yang melarang para menteri untuk menghadiri panggilan DPR.
Larangan ini muncul dalam bentuk surat edaran yang dikirim Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto kepada semua menteri.
Tujuan utama Jokowi memberikan arahan ini adalah untuk meminimalisir langkah yang keliru.
“Nanti kalau kita datang ke sini keliru, datang ke sini juga keliru,” kata Jokowi dilansir dari nasional.tempo.co, Jumat (6/5/2022).
Rapat bersama baru boleh berlangsung jika perseteruan Jokowi vs DPR sudah benar-benar selesai.
3. Perseteruan Jokowi dan DPR Terkait KPK
Sumber: kompas.com
Terakhir, Jokowi dan DPR juga kerap berselisih terkait dengan KPK.
Di tahun 2014, ada perbedaan pendapat mengenai calon pimpinan KPK, yakni Bussyro Muqoddas dan Roby Arya Brata.
Sejumlah anggota Komisi Hukum mempertanyakan alasan pemilihan kedua calon tersebut.
Ini karena keputusannya berasal dari DPR lama, sementara jajaran DPR baru tidak semua mengetahui dasar pemilihannya.
Konflik lainnya adalah saat Presiden Jokowi berencana menerbitkan Perppu KPK di tahun 2021, tetapi DPR dan partai politik menolaknya.
Ini karena sebelumnya sudah ada revisi UU KPK yang disepakati bersama, sehingga tidak bisa begitu saja presiden batalkan.
***
Itu dia daftar perseteruan Jokowi vs DPR yang paling menghebohkan.
Temukan informasi menarik lainnya di portal Berita 99.co Indonesia.
Jangan lupa, kunjungi 99.co/id serta Rumah123.com yang selalu #AdaBuatKamu untuk menemukan hunian impian!
Ada banyak pilihan properti menarik, seperti kawasan Grahawangi City View.
