Pandemi ternyata tidak menjadi penghalang bagi warga dalam membeli rumah subsidi, bahkan permintaannya makin meningkat. Melihat hal ini, pemerintah pun melakukan berbagai upaya untuk mendorong pembangunan. Apa saja?
Rumah subsidi masih menjadi salah satu pilihan untuk warga di masa pandemi Covid-19 ini.
Permintaan untuk rumah subsidi pun bertumbuh sekitar 5-6 persen.
Hal tersebut diungkapkan Direktur Finance, Treasury & Strategy BTN, Nixon L.P Napitupulu.
Dia mengatakan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah ini dipasarkan dengan harga sekitar Rp160 jutaan.
“KPR subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan harga Rp160 jutaan masih tumbuh 5-6 persen, Kalau untuk rumah di atas Rp500 juta itu sudah negatif dan berat pertumbuhannya,” papar Nixon dalam acara CNBC Indonesia Award, Jumat (20/11/2020).
Permintaan Rumah Subsidi saat Pandemi
Sempat Terjadi Penurunan saat PSBB
Nixon menyebutkan memang saat masa awal pembatasan sosial berskala besar (PSBB) permintaan kredit rumah sangat menurun.
Hal ini disebabkan masih banyak masyarakat yang menunda pembelian rumah dan memprioritaskan hal lain seperti kesehatan atau investasi.
Namun seiring berjalannya waktu dan kebutuhan rumah untuk bekerja dan sekolah, permintaan kembali menggeliat.
“Kita paham sekarang ada work from home, school from home ada home home-nya lah. Tetap saja ini kan artinya dalam situasi COVID-19 orang tetap butuh rumah,” jelas dia.
Permintaan Kredit Rumah Subsidi
Menurut Nixon mayoritas pembeli rumah saat ini adalah untuk yang ditempati bukan untuk diinvestasikan.
Nixon menyebut pada Semester II pada Juni dan Juli ini mulai terjadi permintaan kredit rumah.
Kemudian pada September tercatat penyaluran Rp 4,2 triliun, Oktober Rp 4,5 triliun.
Oleh sebab itu, ia optimis jika November dan Desember bisa mem-booking akad kredit hingga Rp 5 triliun.
“Masih di bawah angka normal memang, tapi semangatnya sudah mulai ada kenaikan lagi,” jelasnya.
Upaya Pemerintah untuk Pembangunan Rumah Subsidi
Meningkatkan Capaian Pembangunan
Sumber: dok. Kementerian PUPR
Melihat hal ini, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus melakukan evaluasi pembangunan perumahan untuk masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) Direktorat Jenderal Perumahan diminta untuk melaksanakan koordinasi.
Selain itu BP2P juga diminta untuk membangun perumahan, serta mengawasi progres dan pasca pembangunan sehingga dapat segera dihuni.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid menerangkan pihaknya terus berupaya meningkatkan capaian pembangunan perumahan yang termasuk dalam Program Sejuta Rumah.
Pasalnya, perumahan khususnya rumah yang layak huni menjadi salah satu kebutuhan dasar sekaligus menjadi tolok ukur kesejahteraan masyarakat.
“Kami akan terus mendorong pembangunan perumahan hingga akhir tahun ini. Selain itu kami juga tengah melakukan koordinasi untuk persiapan pelaksanaan kinerja 2021,” katanya dalam keterangan tertulis, Senin,(7/12/2020).
Membentuk BP2P di Indonesia
Kementerian PUPR juga telah membentuk BP2P di 19 Provinsi di Indonesia.
Balai perumahan tersebut akan membawahi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan yang tersebar di setiap provinsi.
BP2P, juga menjadi ujung tombak Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian PUPR di daerah.
Keberadaan BP2P dinilai akan mampu meningkatkan program perumahan sekaligus melaksanakan pembangunan dan pengawasan terhadap pelaksanaan di lapangan.
***
Semoga informasi ini dapat bermanfaat!
Simak juga artikel menarik lainnya di Berita 99.co Indonesia.
Sedang mencari perumahan modern di Semarang?
Kunjungi 99.co/id dan temukan beragam pilihan perumahan seperti di Citra Grand Semarang.
