Pemerintah mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia telah menghabiskan dana ratusan triliunan rupiah. Untuk apa saja?
Hal tersebut dikatakan oleh Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional, Titik Anas.
Dia mengatakan bahwa Indonesia merupakan negara yang menonjol dalam pembangunan infrastrukturnya.
Bahkan, menurutnya, pemerintah telah menghabiskan dana lebih dari Rp700 triliun untuk pembangunan infrastruktur.
Nilai tersebut untuk pembangunan infrastruktur di seluruh Indonesia, Property People.
Lantas, untuk pembangunan apa saja, ya?
Simak penjelasannya di bawah ini!
Pembangunan Infrastruktur di Indonesia Capai Rp700 Triliun
Sumber: kanalbekasi.com
Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional, Titik Anas menyebut bahwa dana tersebut digelontorkan dalam beberapa tahun terakhir.
“Dalam beberapa tahun terakhir, kami telah menghabiskan lebih dari Rp700 triliun untuk membangun infrastruktur di seluruh negeri,” kata dia melansir merdeka.com.
Anggaran yang telah dikeluarkan itu dianggarkan untuk berbagai sarana infrastruktur.
Mulai dari pembangunan bandara baru, jalan baru, dan jembatan baru yang dibangun di setiap daerah di tanah air.
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur tersebut sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs) atau tujuan pembangunan berkelanjutan.
Hal ini karena SDGs memiliki peran penting terhadap pembangunan terutama dalam pemulihan ekonomi pascapandemi.
Proyek Infrastuktur di Indonesia Dilarang Impor
Sumber: Kompas.com
Tidak hanya nilai anggaran, pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia turut menyoroti penggunaan material konstruksinya.
Seiring pembangunan infrastruktur di tanah air, pemerintah disebut-sebut tidak akan menggunakan produk impor.
“Pembangunan infrastruktur yang mandiri menggunakan produk dalam negeri. Sesuai perintah bapak presiden, dilarang impor,” ujar Menteri PUPR Basuki Hadimuljono melansir detik.com.
“Kalau dulu (perintah presiden) mengutamakan produksi dalam negeri. Tapi yang sekarang perintahnya dilarang impor. Apalagi menggunakan APBN. Di APBN itu sudah lebih dari Rp400 triliun yang dibelanjakan dengan TKDN yang tinggi,” lanjutnya.
Contohnya, kata Basuki, Kementerian PUPR menghabiskan rata-rata Rp120 triliun per tahun di mana 80 persen hingga 90 persennya adalah dengan TKDN atau Tingkat Komponen Dalam Negeri.
Untuk itu, pihaknya berharap agar semua elemen yang terlibat memajukan industri konstruksi tanah air berkomitmen dalam penggunaan TKDN.
Di sisi lain, pihaknya tak segan-segan akan menindak tegas jajarannya yang berani membelanjakan anggaran dengan barang nonTKDN.
***
Semoga informasi di atas bermanfaat, ya!
Jangan lewatkan artikel lainnya hanya di Berita.99.co.
Ikuti perkembangan berita seputar properti dengan mengikuti Google News Berita 99.co Indonesia
Kamu juga bisa menemukan rekomendasi hunian di berbagai daerah melalui www.99.co/id dan Rumah123.com.
Kamu sedang cari rumah di Bekasi dengan harga terjangkau seperti Perumahan Grand Al Ihsan Premiere?
Dapatkan penawaran terbaik dari sekarang karena kami selalu #AdaBuatKamu.
