Pemerintahan Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk tidak mewariskan proyek infrastruktur mangkrak sebelum masa jabatan selesai pada 2024.
Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian PUPR, Mohammad Zainal Fatah seperti melansir medcom.id.
Menurutnya, Kementerian PUPR akan menginventarisasi proyek-proyek yang belum rampung selama periode 2022 hingga 2024 mendatang.
Artinya, seluruh pembangunan yang masih berlangsung akan digenjot dan diupayakan selesai pada periode tersebut.
Selain Jokowi, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga sudah menginstruksikan agar proyek saat ini segera dituntaskan.
“Jadi periode ke depan, 2022, 2023, dan 2024 kita pastikan bahwa pada akhir kabinet tidak ada infrastruktur dibangun tapi tidak selesai dengan kontrak, kalau sudah diyakini tidak tuntas, kita tidak membangunnya,” kata dia, melansir liputan6.com.
Pemerintah Berkomitmen Tak Wariskan Proyek Mangkrak
Sumber: setneg.go.id
Untuk menghindari proyek mangkrak di pemerintahan Presiden Jokowi, Kementerian PUPR tidak akan memulai pembangunanan secara sembarangan.
Pihaknya akan menyisir sejumlah proyek di Indonesia.
“Sekarang kita sisir mana yang bisa diselesaikan. Kalau kita yakini tidak akan selesai, tidak akan dibangun,” ujar Zainal.
Kementerian PUPR pun meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk menyampaikan rencana kerja pembangunan.
Nantinya, tim dari kementerian akan menelaah untuk membantu proses penyisiran sejumlah proyek tersebut.
“Jadi tidak semua yang datang, minta infrastruktur kita kasih. Tidak. Kita sisir dulu. Kita akan prioritaskan kepada yang dipastikan selesai,” tuturnya.
Seleksi Proyek
Dalam menjalankan rencana ini, Kementerian PUPR akan membagi beberapa fokus dengan istilah OPOR yakni Operasi, Pemeliharaan, Optimalisasi dan Rehabilitasi.
Melansir liputan6.com, Zainal menekankan fokus yang dilakukannya itu bukan berarti tak ada proyek baru.
Namun, ada seleksi yang dilakukan oleh pihak Kementerian PUPR.
Kendati demikian, Zainal juga belum bisa memastikan proyek apa saja yang akan dibatalkan oleh pemerintah.
Dia menyatakan bahwa proses seleksi masih berlangsung hingga April 2022.
Proyek pembangunan infrastruktur yang sudah dimulai pun terus dikebut agar menghindari mangkrak.
“Misalnya, rencana semula selesai 2024, kalau bisa ditarik ke 2023 kenapa mesti menunggu 2024. Tinggal mekanismenya saja. Kita bisa menambah tenaga kerja atau memastikan sumber daya tersedia dengan baik,” ujar Zainal.
Infrastruktur RI Tertinggal dari Negara Lain
Sumber: Antara/Aprillio Akbar
Sebelumnya, pemerintah menyatakan pembangunan infrastruktur Indonesia tertinggal dari negara lain seperti Vietnam, Singapura, dan Thailand.
Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan pihaknya akan terus mengejar ketertinggalan tersebut.
Menurutnya, ada beberapa percepatan pembangunan yang tengah dilakukan dan tidak hanya berpusat di Jawa.
“Kita harus kerja lebih keras lagi, lebih semangat lagi. Optimis untuk menuju negara maju dengan basic pembangunan infrastruktur yang lebih baik,” kata Basuki melansir cnbcindonesia.com.
***
Semoga bermanfaat.
Simak informasi menarik lainnya hanya di Berita 99.co Indonesia.
Kunjungi www.99.co/id dan rumah123.com jika kamu sedang mencari rumah untuk keluarga.
Dapatkan juga kemudahan untuk memenuhi kebutuhan properti karena kami selalu #AdaBuatKamu.
Cek dari sekarang juga, salah satunya Perumahan Harvest City!
