Saat pertama kali membuat proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung di tahun 2015, Jokowi berjanji banyak hal agar proyek tetap dapat berjalan baik tanpa memengaruhi ekonomi negara. Namun, apakah janji tersebut tetap ditepati atau sudah melenceng jauh?
Dilansir dari kompas.com, proyek yang dicanangkan oleh Jokowi ini memiliki kritik keras dari banyak pihak.
Hal tersebut karena akhir-akhir ini proyek kereta cepat mendapatkan suntikan dana dari APBN sampai triliunan rupiah.
Padahal, Jokowi berjanji bahwa proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung tidak akan menggunakan APBN sedikit pun.
Selain janji tersebut, ada pula beragam janji lain yang Jokowi ucapkan selama pembangunan proyek.
Simak janji Jokowi tentang Kereta Cepat Jakarta Bandung dan kenyataannya di bawah ini!
Janji Jokowi Tentang Kereta Cepat Jakarta Bandung
1. Berjanji Tidak Menggunakan APBN
Ketika pertama kali dicanangkan, baik Jokowi dan pejabat pemerintah lainnya menegaskan bahwa proyek ini tidak akan menggunakan APBN.
“Kereta cepat tidak gunakan APBN. Kita serahkan BUMN untuk business to business. Pesan yang saya sampaikan kereta itu dihitung lagi,” kata Jokowi, dikutip dari laman Sekretariat Kabinet pada 15 September 2015.
Hal tersebut karena Kereta Cepat Jakarta Bandung murni dilakukan oleh BUMN dengan skema business to business (B2B).
Biaya investasinya pun sepenuhnya dari modal anggota konsorsium PT KCIC, pinjaman dari China, juga penerbitan obligasi perusahaan.
Namun, pada November 2021, proyek ini berhasil mendapatkan persetujuan dari pemerintah dan mendapatkan modal sebesar Rp4,3 triliun dari APBN.
2. Proyek Tak Dijamin Pemerintah atau Rakyat
Jokowi juga menjanjikan uang rakyat dan pemerintah tidak akan menjadi jaminan proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung jika di kemudian hari mengalami masalah.
Proyek ini seluruhnya dikerjakan oleh konsorsium BUMN dan perusahaan China dengan konsep bisnis.
“Tidak ada penjaminan dari pemerintah. Oleh sebab itu, saya serahkan kepada BUMN untuk melakukan yang namanya B to B, bisnis,” jelas Jokowi.
Jokowi juga menjanjikan proyek ini diperkirakan akan memakan Rp70-80 triliun.
Namun, melansir Kompas, buktinya proyek ini bengkak anggaran dan diperkirakan akan memakan Rp114,24 triliun.
3. Jokowi Berjanji Tidak Akan Didikte China
Karena menjadi proyek besar, China pun menggelontorkan utang yang besar pada Indonesia.
Plafon pengembalian mencapai 40 tahun dengan bunga mencapai dua persen, karena banyak perusahaan China yang terlibat dalam proyek ini.
Meski demikian, Jokowi berjanji China tak bisa mendikte Indonesia dalam membangun proyek ini.
Dikutip dari Kompas, Jokowi mengatakan, “Jangan mentang-mentang bawa uang dan teknologi, terus mau ngatur-ngatur kita, ya nggak gitu. Memang harus seperti itu, jangan juga terlalu ikut dan disetir oleh investor, ndak mau saya.”
Melihat kenyataan sekarang, banyak analis yang menganggap Indonesia sedang disetir oleh China.
Salah satu analis yang berpikiran demikian adalah Said Didu yang mengatakan penggunaan APBN menjadi bukti bahwa Indonesia dalam genggaman China.
“Berbagai negara mengalami hal seperti itu, dan ada negara yang malah kehilangan kedaulatannya, mengganti mata uangnya, hanya karena sudah terjebak infrastruktur,” ujar Said Didu pada artikel di pikiran-rakyat.com.
***
Semoga artikel ini bermanfaat bagi kamu, Sahabat 99!
Simak juga artikel menarik lainnya hanya di portal Berita 99.co Indonesia.
Kamu sedang mencari rumah di Bogor?
Bisa jadi Kota Wisata Cibubur adalah jawabannya!
Cek saja di 99.co/id untuk menemukan rumah idamanmu!