Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar menilai pembangunan IKN Nusantara tidak akan merusak alam sekitar. Justru, dia menilai bahwa pembangunan tersebut memiliki dampak yang positif.
Hal tersebut diungkapkan Siti Nurbaya saat mengisi Orasi Ilmiah pada Rapat Senat Terbuka dalam Rangka Dies Natalis Universitas Mulawarman Ke-60 di Gelora 27 September Unmul, Selasa (27/9/2022).
Menteri Siti mengatakan bahwa kehadiran IKN tak merusak hutan alam, namun memberikan kontribusi yang positif penurunan emisi.
“Kehadiran IKN juga akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian target Folu Net Sink 2030 (kontribusi penurunan emisi yang ditetapkan secara nasional pada 2030),” katanya melansir merdeka.com.
Menurut dia, luas pengembangan daratan IKN Nusantara mencapai 256 ribu hektare, Property People.
Adapun 56 ribu hektare di antaranya sebagai kawasan IKN dan 6.600 hektare sebagai Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Rencananya, konsep ibu kota baru tersebut adalah forest city.
Konsep itu akan menyeimbangkan ekologi alam, kawasan hutan, dan sistem sosial secara harmonis sehingga tak akan merusak alam.
Konsep Forest City IKN
Sumber: Kementerian PUPR
Dengan konsep IKN ini, pembangunan megaproyek tersebut diklaim tidak merusak alam.
“Konsep forest city adalah sebuah kota berbasis lanskap yang menempatkan ekosistem hutan sebagai pembentuk struktur ruang perkotaan, orientasi kehidupan masyarakat perkotaan dan membantu memfasilitasi interaksi antarkegiatan perkotaan,” katanya.
Menteri Siti melanjutkan, lanskap IKN merupakan hutan produksi, konservasi, dan kawasan hutan lindung.
Jadi, pembangunan IKN juga sekaligus mengembalikan hutan Kalimantan Timur menjadi hijau atau rehabilitasi lahan.
Pemerintah juga telah menyiapkan Persemaian Mentawir dengan produksi 15 juta bibit pohon per tahun.
“Natural tropical rain forest Kalimantan Timur akan jadi lagi,” ujarnya.
Menjaga Kelestarian Alam dengan Aktivitas Ekonomi
Menteri Siti Nurbaya mengatakan bahwa Kaltim telah lebih dulu melakukan upaya menjaga kelestarian hutan bersamaan dengan aktivitas ekonomi.
Hal ini terbukti saat Kaltim menjadi provinsi pertama yang mendapat komitmen pembayaran terkait pengurangan emisi karbon dari negara-negara donor di dunia melalui World Bank dalam program FCPF-CF.
“Kalimantan Timur bisa menjadi teladan daerah lain di dunia, bahwa pembangunan ekonomi bisa tetap dilakukan dengan tetap memerhatikan aspek ekologi dan sosial kemasyarakatan. Kaltim sudah melakukan lebih dulu, baru disusul Jambi,” katanya melansir republika.co.id.
Dia pun berharap tidak ada lagi yang membenturkan antara kepentingan ekologi, ekonomi, dan sosial budaya.
“Secara sederhana bisa dikatakan, economicly feasible, socialy acceptable, ecology sustainable,” tuturnya.
Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan, lanjut dia, tidak hanya berperan penting untuk mencegah berbagai ancaman bencana dan malapetaka.
Namun, mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional.
***
Semoga bermanfaat, Property People.
Pantau artikel seputar ibu kota baru lainnya di Google News Berita 99.co Indonesia.
Kunjungi www.99.co/id dan rumah123.com jika kamu sedang mencari rumah untuk keluarga.
Dapatkan kemudahan dalam mencari properti karena kami selalu #AdaBuatKamu.
Cek sekarang juga, salah satunya Perumahan Harvest City!
