Status Gibran di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terkatung-katung usai resmi diusung menjadi cawapres Prabowo.
Namun, sejauh ini, anak dari Presiden Joko Widodo tersebut masih tercatat sebagai kader dari PDIP.
Dalam penuturannya, Gibran mengaku sudah berkomunikasi dengan Ketua DPP PDIP, Puan Maharani sebelum dirinya ditunjuk mendampingi Prabowo.
“Saya sudah berkomunikasi dengan Mbak Puan di Jumat [20 Oktober 2023] kemarin,” katanya, Senin (23/10/2023) dikutip dari tempo.co.
Kabar mengenai pertemuan antara Gibran dan Puan dianggap beberapa pihak sebagai bentuk “pamitan” dari PDIP.
Akan tetapi, mantan Wali Kota Solo tersebut tidak menyebutkan secara jelas kepada publik.
Gibran pun menyatakan bahwa dirinya siap mendapatkan hukuman atau sanksi dari PDIP usai menerima mandat dari Partai Golkar sebagai cawapres Prabowo.
“Siap ya, makasih, saya kembalikan lagi ke keputusan partai,” tutur Gibran.
PDIP Masih Menghitung Dampak Politik?
sumber: viva.co.id
Sementara itu, melansir kompas.com, Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro memperkirakan bahwa PDIP masih menghitung dampak politik seandainya mereka menetapkan sikap politik perihal Gibran.
Di sisi lain, Agung juga memprediksi PDIP tengah berupaya untuk meraup kemenangan beruntun sejak Pemilu 2014.
Dengan situasi penunjukkan Gibran sebagai cawapres Prabowo, PDIP dinilai sangat mempertimbangkan berbagai hal perihal status Gibran sebagai kader.
“Artinya mengemuka opsi moderat di mana mengambangkan soal ini lebih utama agar kepentingan partai dalam mencapai hattrick bisa diraih,” tutur Agung kepada kompas.com.
Lebih lanjut, Agung memaparkan terkait opini publik setelah keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat batas usia capres-cawapres yang belum terkonsilidasi secara masif lantaran dianggap isu elitis.
“Sehingga untuk ‘melawan’ istana, energi PDIP belum cukup solid menimbang kehadiran Gibran turut membelah kekuatan partai berlambang banteng ini,” kata Agung.
Keanggotaan Gibran di PDIP Akan Dicabut?
Melansir detik.com, Ketua Badan Kehormatan PDIP, Komarudin Watubun mengatakan apabila Gibran bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju, otomatis keanggotaan Gibran di PDIP bakal dicabut.
“Nah kalau dalam aturan PDIP ya itu otomatis, kalau dia memilih bergabung ke sana, maka keanggotaan PDIP pasti dicabut kan gitu,” ucapnya.
Dalam pandangan Komarudin, kasus Gibran merupakan hal yang biasa di partai.
Hal ini, kata Komarudin, otomatis berlaku bagi seluruh anggota partai.
“Jadi itu bukan hal luar biasa, itu hal biasa-biasa saja yang berlaku di PDIP, yang berlaku bagi seluruh anggota PDIP, jadi kalau dia sudah memiliki mendaftarkan diri pasangan dengan Pak Prabowo ya sudah kehilangan keanggotaannya di PDIP,” katanya.
Adapun ketika ditanya perihal surat pemberhentian, Komarudin tidak menjawab secara lugas.
Menurutnya, surat pemberhentian tersebut tergantung tingkatan masalahnya.
***
Semoga informasi tersebut bermanfaat, Property People
Jangan lewatkan ulasan seputar politik lain hanya di Berita.99.co, ya.
Temukan juga berbagai artikel desain, tips, hingga rekomendasi produk melalui Google News Berita 99.co Indonesia.
Untuk cari rumah idaman, dapatkan hunian dengan cara yang #segampangitu lewat www.99.co/id!
