Selama menjabat Gubernur DKI Jakarta, Anies dan Ahok memiliki pandangan berbeda terkait beberapa kebijakan. Simak perbedaan kebijakan keduanya di bawah ini!
Salah satu intrik paling bersejarah di dunia politik Indonesia adalah perseteruan Ahok vs Anies.
Perseteruan keduanya bisa terlihat dari adu argumen yang kerap menghiasi headline berita setiap harinya.
Sebagai gubernur Jakarta periode ini, Anies memiliki kesempatan untuk merombak beberapa kebijakan gubernur sebelumnya.
Salah satu kebijakan yang ia ubah adalah peraturan-peraturan yang diterbitkan di era Ahok.
Apa sajakah itu?
Melansir wartaekonomi.id, simak selengkapnya pada artikel berikut ini!
Kebijakan Anies dan Ahok yang Saling Bertentangan
1. Aturan Sepada Motor di Kawasan Thamrin
sumber: Antara/Galih Pradipta
Kebijakan Anies dan Ahok yang berlawanan adalah soal aturan sepeda motor di Jalan Thamrin-Medan Merdeka Barat.
Pada tahun 2014, Ahok mengeluarkan larangan kendaraan roda dua untuk melewati rute jalan tersebut.
Sebagai gantinya, warga Jakarta dapat menikmati layanan bus tingkat gratis dan disediakan lahan parkir kendaraan.
Aturan pelarangan ini justru dihapus Anies pada 2017.
Alasannya karena tidak berpihak kepada masyarakat kelas bawah.
2. Reklamasi Pantai Utara Jakarta
Saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Ahok mendukung reklamasi Pantai Utara melalui Keppres No 52 Tahun 1995.
Ia menilai proyek tersebut bisa menghasilkan kontribusi positif untuk masyarakat.
Meski mendukung proyek reklamasi, Ahok pernah menolak tawaran rencana pengembang yang ingin membangun pemukiman mewah di pulau reklamasi.
Komisaris Utama PT Pertama ini justru ingin wilayah reklamasi dimanfaatkan oleh nelayan.
Sementara itu, Anies Baswedan justru menolak reklamasi Pantai Utara.
Penolakan Anies dibuktikan dengan dicabutnya izin untuk 13 calon pulau reklamasi.
Tak hanya itu, ia juga menyegel salah satu pulau reklamasi, yakni Pulau D.
3. Kampung Akuarium
sumber: rmoldkijakarta.id
Kebijakan Anies dan Ahok yang terlihat bertentangan satu sama lain selanjutnya berkaitan dengan keberadaan Kampung Akuarium.
Pada 2016, Ahok menggusur permukiman warga di kampung tersebut.
Warga yang kebanyakan nelayan akhirnya dipaksa pindah ke rusunawa.
Empat tahun berselang, Anies justru menghidupkan kembali Kampung Akuarium dengan membangun Kampung Susun Akuarium.
Permukiman ini diproyeksikan menjadi kampung percontohan bagi perkampungan lain di Jakarta.
4. Penggunaan Monas untuk Kegiatan Keagamaan
Selama menjabat, Ahok melarang keras kawasan Monas untuk dijadikan tempat kegiatan keagamaan yang mengundang banyak orang.
Alasannya adalah jika Monas diizinkan untuk acara keagamaan, maka akan menjamur PKL yang bisa membuat kumuh.
Anies merevisi aturan penggunaan Monas lewat Pergub Nomor 186 Tahun 2017.
Pergub tersebut menyebut kawasan Monas bisa digunakan untuk kegiatan pendidikan, sosial, budaya, dan keagamaan.
Anies ingin masyarakat Jakarta bisa memanfaatkan kawasan Monas dengan optimal.
***
Semoga pembahasan kebijakan Anies dan Ahok di atas dapat bermanfaat untuk Sahabat 99, ya!
Pantau secara berkala artikel seputar politisi terkenal Indonesia lainnya hanya di Berita 99.co Indonesia.
Sedang mencari hunian dijual seperti Sutera Winona di Alam Sutera, Tangerang?
Wujudkan rumah yang inginkan di 99.co/id dan rumah123.com, karena kami selalu #AdaBuatKamu.
