Ada lima jenis hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum perdata adalah salah satunya. Lalu, apa definisi, bagian, dan asas dari jenis hukum tersebut? Cari tahu jawabannya pada artikel ini!
Manusia adalah makhluk sosial yang selalu berhubungan dengan manusia lainnya.
Dalam menjalani kehidupan sosial, ada hukum-hukum yang mengatur manusia dalam berperilaku.
Salah satu hukum tersebut adalah perdata yang mengatur hak dan kewajiban antar individu.
Apa maksudnya?
Untuk lebih jelasnya, yuk simak ulasan lengkapnya berikut ini!
Apa Itu Hukum Perdata?
sumber: gresnews.com
Seperti yang sudah disinggung di atas, hukum perdata adalah serangkaian peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam lingkungan masyarakat.
Hukum ini bertujuan untuk mengatur hubungan antar perorangan seperti perkawinan, perceraian, kematian, waris, dan tindak bersifat perdata lainnya.
Untuk sumbernya, hukum tersebut memiliki dua sumber utama, yakni hukum tertulis dan kebiasaan.
Pengertian Hukum Perdata Menurut Ahli
Melansir laman detik.com, terdapat beberapa pengertian aturan perdata menurut para pakar.
Berikut adalah beberapa definisi menurut ahli.
- Hukum perdata merupakan segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan (Prof. Subekti, S.H.).
- Hukum perdata adalah kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata (Prof. Soediman Kartohadiprodjo, S.H.).
- Hukum perdata merupakan hukum antar-perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat (Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H.)
Bagian Hukum yang Diterapkan
sumber: dslalawfirm.com
Ada empat bagian perdata yang diterapkan di Indonesia.
Keempat bagian hukum tersebut antara lain sebagai berikut:
- Hukum perorangan (personenrecht): hukum yang mengatur manusia sebagai subjek dalam hukum dan perihal kecakapan seseorang di dalam hukum,
- Hukum keluarga (familierecht): hukum yang memuat peraturan tentang hubungan-hubungan yang timbul karena hubungan kekeluargaan, seperti perkawinan, perwalian dan pengampunan,
- Hukum harta kekayaan (vermogensrecht): hukum yang mengatur hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang, dan
- Hukum waris (erfrecht): hukum yang memuat peraturan mengenai tata cara beralihnya harta kekayaan dari seorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya.
Asas Hukum Perdata
Berikut adalah asas-asas perdata yang lazim digunakan:
- Asas yang melindungi hak-hak asasi manusia
- Asas bahwa setiap orang harus mempunyai nama dan tempat kediaman hukum (domicile)
- Asas perlindungan kepada orang-orang yang tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum (rechtsonbekwaam)
- Asas hak milik itu adalah fungsi sosial
- Asas pacta sunt servanda
- Asas kebebasan dalam membuat perjanjian dan persetujuan
Perbedaan Hukum Pidana dan Perdata
sumber: kelaspintar.id
Orang awam mungkin kerap kesulitan dalam membedakan antara hukum pidana dan perdata.
Padahal, keduanya memiliki beberapa perbedaan satu sama lain.
Misalkan saja, hukum pidana bersifat sebagai ultimum remedium atau upaya terakhir untuk menyelesaikan perkara.
Berbeda halnya dengan hukum pidana, hukum perdata lebih bersifat privat.
Maksudnya, hukum ini berfokus dalam mengatur kepentingan perseorangan.
Contoh Hukum Perdata
1. Hukum Perkawinan
Hukum perkawinan akan mengatur hukum antara suami dan istri.
Peraturan tersebut diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974.
Pada dasarnya, aturan ini mengatur mengenai pernikahan yang bisa dilakukan berdasarkan agama, aturan batas minimal menikah, dan masih banyak lainnya.
2. Hukum Waris
Seperti namanya, hukum waris akan mengatur mengenai pembagian harta peninggalan seseorang kepada anak-anaknya.
Biasanya, hukum ini mengatur hal wasiat berupa siapa saja yang berhak menerima dan menolak warisan.
3. Hukum Kekeluargaan
Siapa sangka jika hukum kekeluargaan juga mempunyai aturan hukumnya sendiri.
Hukum ini akan mengatur mengenai hubungan di dalam keluarga dan juga mengatur kekayaan yang sudah dimiliki.
4. Hukum Perikatan
Hukum perikatan adalah hukum yang mengatur soal bidang harga dan kekayaan saja.
Isi dari hukum ini membahas perikatan yang bersyarat dari sebuah perjanjian, yaitu mengenai perikatan waktu, perikatan ancaman, dan lainnya.
5. Hukum Kekayaan
Hukum kekayaan menjelaskan tentang berapa harga yang akan dibagikan.
Hukum ini menawarkan solusi atas permasalahan yang timbul dari adanya pembagian kekayaan.
6. Hukum Perceraian
Hukum perceraian adalah hukum yang seringkali ditemukan dalam kehidupan sehari-hari.
Tak hanya agama Islam, hukum ini akan mengatur perceraian agama resmi di Indonesia lainnya seperti Katolik, Nasrani, dan lainnya.
7. Hukum Pencemaran Nama Baik
Seperti namanya, hukum ini berurusan dengan masalah pencemaran nama baik.
Sejauh ini, hukum pencemaran nama baik adalah hukum yang paling sering kita lihat, baik di media sosial maupun tayangan berita televisi.
***
Semoga pembahasan di atas dapat memberikan manfaat bagi Sahabat 99.
Simak terus artikel seputar hukum lainnya hanya di Berita 99.co Indonesia.
Jika kamu sedang mencari hunian di Kota Jakarta Utara, bisa jadi The Kensington Royal Suites adalah rumah yang dicari selama ini.
Dapatkan segala kemudahan dalam penuhi berbagai kebutuhan propertimu hanya di 99.co/id dan rumah123.com, karena kami selalu #AdaBuatKamu.
